29 Juli 2025

Indonesia Property

 

Pemerintah menertibkan 1,4 juta ha lahan tidur, tapi kami melihat risiko minim bagi emiten properti karena landbank mereka umumnya berstatus HGB dan dilindungi Permen ATR No. 20/2021, dengan mengecualikan lahan yang memiliki masterplan yang sah dan tujuan komersial dari kategori “lahan tidur”. Selain itu, definisi “lahan tidur” sebagai lahan yang sengaja tidak dimanfaatkan masih terbuka untuk interpretasi, sehingga menciptakan grey area dalam penegakan. Kebijakan ini lebih menyasar lahan konsesi non-produktif seperti perkebunan.

Sebagai catatan, kerangka serupa juga diterapkan di negara lain:

·      Malaysia melalui Land Code

·      Singapura dengan kontrol lahan terpusat oleh negara

·      Filipina melalui regulasi agraria yang ketat

Konsolidasi lahan lewat TCUN (Tanah Cadangan Umum Negara) berpeluang mendorong kerja sama pemerintah-swasta di sektor seperti perumahan dan pertanian. Jika dieksekusi dengan baik, ini bisa mengaktifkan lahan mangkrak dan mendukung pemanfaatan lahan yang lebih produktif. Sektor properti tetap prospektif, menjadi beneficiary potensi penurunan suku bunga, didukung pra-penjualan yang solid dan valuasi menarik. Rekomendasi: basket buy dengan urutan prioritas CTRA > SMRA > BSDE > PWON.

 

Analysts:

Kevin Halim

Jeffrosenberg Chenlim

 

Dikutip oleh:

Yulinar Khoirunnisa

Investment Specialist

 

PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA

 

Disclaimer: Data atau informasi yang tersedia hanya sebagai referensi. Keputusan bertransaksi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna.