Kritik muncul terhadap rencana pemerintah mengenai pengampunan pajak jilid III karena dianggap memberi keringanan untuk pengemplang pajak yang mayoritas dari kalangan kaya dan korporasi besar, sementara kelas menengah ke bawah akan terbebani oleh kenaikan PPN menjadi 12% yang direncanakan berlaku pada 2025. Kebijakan pengampunan pajak yang sering dilakukan dianggap dapat menurunkan kepatuhan pajak di kalangan orang kaya dan korporasi, dengan asumsi akan selalu ada program pengampunan pajak berikutnya, serta dipandang tidak efektif meningkatkan rasio pajak berdasarkan evaluasi dari tax amnesty jilid I dan II. Kenaikan PPN menjadi 12% diprediksi akan menekan daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, dan berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, serta direkomendasikan untuk ditunda guna mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Sumber: Katadata

Disclaimer: Data atau informasi yang tersedia hanya sebagai referensi. Keputusan bertransaksi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengguna.